INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Layanan Perantara Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat

Dataset ini berisi data keberadaan badan usaha milik desa layanan perantara berdasarkan desa/kelurahan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 s.d. 2021. Dataset terkait topik Pemerintah dan Desa ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.bps_kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.bps_nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.bps_nama_desa_kelurahan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data numerik.kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data teks.kemendagri_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data numerik.kemendagri_nama_desa_kelurahan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data teks.keberadaan badan usaha milik desa layanan perantara: menyatakan keberadaan badan usaha milik desa layanan perantara dengan tipe data teks.ada: menyatakan keberadaan badan usaha milik desa layanan perantara adatidak ada: menyatakan keberadaan badan usaha milik desa layanan perantara tidak adatahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Access & Use Information

Public: This dataset is intended for public access and use.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/keberadaan-badan-usaha-milik-desa-layanan-perantara-berdasarkan-desakelurahan-di-jawa-barat
Last Updated April 7, 2023, 13:02 (UTC)
Created April 7, 2023, 13:02 (UTC)
GUID edbd8db7-d4a4-11ed-8a54-dbba2c24253f
Language
dcat_issued -
dcat_modified -
dcat_publisher_name DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
harvest_object_id ecb3922d-acb3-4860-bea3-3adc80fa7beb
harvest_source_id 755b4d83-c85e-493a-973e-d12c7ce74a86
harvest_source_title Pemerintah Provinsi Jawa Barat - DCAT