Dataset ini berisi data pemerataan layanan perpustakaan dari Kabupaten Bekasi tahun periode 2023.Dataset Pemerataan Layanan Perpustakaan ini dihasilkan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.pemerataan_layananan_perpustakaan: Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas: a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan umum (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang kemudian dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota; b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK kemudian dibagi dengan jumlah populasi civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik dan guru) di kabupaten/kota. Catatan : perpustakaan sekolah/madrasah dihitung bukan berdasarkan aspek kewenangan pembinaan, melainkan berdasarkan keberadaannya di suatu wilayah sesuai dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina; Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) dibagi dengan jumlah populasi civitas akademika (jumlah mahasiswa dan dosen) di kabupaten/kota; d. Rasio ketersediaan perpustakaan khusus, yakni jumlah perpustakaan khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi swasta) yang dibagi dengan jumlah populasi bekerja di wilayah kabupaten/kota.tahun: adalah tahun data dikeluarkan
