Dataset ini berisi data eksisting pelaksana dan pendukung program kb, ks dan kr di kab. bandung barat tahun 2020 Dataset terkait topik Kependudukan ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.Seiring dengan disahkannya Undang ± Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, kini pembangunan yang ada di daerah sudah menjadi kewenangan dari daerah itu sendiri termasuk salah satunya adalah pembangunan kependudukan. deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen stratejik dari jajaran pimpinan dan pelaksana, keinginan itu dapat direalisasikan. Para eksekutif sebaiknya secara terus menerus mengamati apakah strategi itu dilaksanakan dengan baik, kemudian Menjaga Keharmonisan, kerjasama administrasi serta koordinasi yang baik Thompson dan Strickland dalam Salusu,1996, h.436) mengungkapkan bahwa Kunci sukses implementasi strategi adalah menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dan aktivitas dilakukan menurut cara yang memadukan secara tepat semua persyaratan sehingga pelaksanaan dari strategi itu dapat dinikmati. Pernyataan ini mengandung tuntutan akan perlunya komitmen Suksesnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kulon Progo selama ini tidak lepas dari peran seluruh stakeholders yang ada. Stakeholders yang berupa lembaga/instansi/institusi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK dan kelompok komunitas perannya cukup vital dan tidak bisa diabaikan. Bahkan perusahaan, koperasi dan kelompok tani juga berperan dalam mendukung program KKBPK ini.alam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan berbagai pengertian. Keluarga Berencana (KB) adalah usaha peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. atuan: menyatakan satuan dari pengukuran peserta kb baru dan aktif berdasarkan jenis kontrasepsi dalam jiwa dengan tipe data numerik.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
